100 acuan Judul Skripsi aturan Pidana

100 acuan Judul Skripsi hukum Pidana – Sebagaimana pembagian aturan pidana, lazimnya dibagi menjadi aturan pidana materiil dan aturan pidana formil. Di wilayah aturan Republik Indonesia, pengaturan aturan pidana bahanil diatur dalam kitab undang-undang aturan pidana (KUHP). hukum pidana formil mengatur ihwal pelaksanaan aturan pidana bahanil. Sehubungan dengan penentuan atau pemilihan judul skripsi, tema aturan pidana sangatlah majemuk.


Dalam judul-judul berikut ada beberapa tema yang merujuk pada aturan perundang-undangan atau peraturan daerah. lantaran itu, perlu diubahsuaikan kembali kala berlaku dan relevansinya. Postingan ini di publidh dengan cita-cita supaya para mahasiswa mampu simpel mengidentifikasi tema dan mampu menentukan beberapa alternatif yang akan dijadikan judul skripsi, aku berbagi 100 referensi judul skripsi aturan pidana pilihan dari aneka macam sumber untuk para pembaca blog tipsserbaserbi. Monggo disimak!

1. PROSES pemeriksaan TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN daerah KOTA PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 perihal PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
2. PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM mengusut DAN MEMUTUS PERKARA KEALPAAN YANG menimbulkan MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI perkara DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
3. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
4. TINJAUAN aturan PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 kitab undang-undang hukum pidana PADA kasus KECELAKAAN lalu-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
5. PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
6. PELAKSANAAN kontribusi kontribusi aturan BAGI TERDAKWA DALAM pemeriksaan PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
7. PELAKSANAAN pelatihan TERHADAP NARAPIDANA perempuan DI LAPAS KLAS II.A perempuan SEMARANG
8. LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM pemeriksaan PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
9. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi perkara Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
10. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA pengguguran OLEH PARAMEDIS ( STUDI masalah DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
11. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG aturan PIDANA ihwal PENARIKAN keuntungan ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi kasus di Pengadilan Negeri PURWAKARTA)
12. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG materi KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN makanan DI SEMARANG
13. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
14. TINJAUAN hukum ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 wacana pembatalan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)
15. TINJAUAN aturan PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
16. STUDI perihal PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT aturan DALAM PROSES pemeriksaan PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
17. STUDI PERBANDINGAN ihwal PENGATURAN tunjangan proteksi SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA pembersihan UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
18. STUDI KOMPARASI sanksi PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG aturan PIDANA (KUHP) DENGAN aturan ISLAM
19. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
20. PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA Tentara Nasional Indonesia DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI masalah DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)
21. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI perkara DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
22. STUDI wacana KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN hebat DALAM PROSES pemeriksaan PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi perkara VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)
23. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 kitab undang-undang aturan pidana perihal PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI anak-anak (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
24. TINJAUAN PELAKSANAAN pemeriksaan SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
25. PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
26. STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI kitab undang-undang aturan pidana DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007
27. UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi perkara Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)
28. PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA sentra
29. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI masalah DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
30. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 kitab undang-undang hukum pidana perihal TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA melaksanakan KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)
31. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi masalah di Poltabes PURWAKARTA )
32. PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI perkara DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI)
33. PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN ahli OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM menyidik DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA
34. ANALISIS aturan PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 kitab undang-undang aturan pidana TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH pegawapemerintah KEPOLISIAN (Studi kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
35. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
36. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM masalah TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi masalah di Pengadilan Negeri Pacitan)
37. ANALISIS ihwal pemeriksaan SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI kasus DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PURWAKARTA)
38. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM menyelidiki DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN wacana PERMOHONAN PENGHITUNGAN masa PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID
39. IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES pemeriksaan DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI kasus DI POLTABES SURAKARTA)
40. IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG aturan aktivitas PIDANA perihal PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk)
41. TINJAUAN wacana ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI masalah PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
42. PELAKSANAAN pemeriksaan PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN perkara PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI
43. PENERAPAN sanksi PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM pemeriksaan PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL
44. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL akad nikah
45. TINJAUAN YURIDIS ihwal penilaian PENERAPAN aturan OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR pemeriksaan KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK berdikari DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE
46. STUDI ihwal PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN bahanIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN akhir aturanNYA bila DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI kasus PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH)
47. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI kasus PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)
48. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH aturan POLWIL MADURA
49. KOMPARASI kiprah PENYIDIK Polisi Republik Indonesia DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 kitab undang-undang hukum pidana TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes PURWAKARTA dan Denpom PURWAKARTA)
50. PERBANDINGAN proteksi aturan TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 wacana penghapusan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN aturan ISLAM
51. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG mempunyai kekerabatan DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi masalah di Pengadilan Negeri PURWAKARTA)
52. TINJAUAN YURIDIS ihwal KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN pengesahan BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi perkara di Pengadilan Negeri Surakarta)
53. ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN mobil PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO
54. TINJAUAN aturan PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH pria dewasa TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi perkara di Pengadilan Negeri Klaten)
55. KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT pemeriksaan OLEH tubuh PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN jago TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI perkara KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA PURWAKARTA)
56. PENERAPAN sanksi PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
57. PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951)
58. PENERAPAN sanksi PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM pemeriksaan PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL
59. TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR
60. IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 ihwal PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PURWAKARTA
61. PELAKSANAAN acara ZERO STREET CRIME SEBAGAI perjuangan PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI
62. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA Tentara Nasional Indonesia (studi perkara di Pengadilan Militer Yogyakarta)
63. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN masalah ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN
64. ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA pencucian UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
65. STUDI PERBANDINGAN ihwal PENGATURAN bantuan proteksi SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA pembersihan UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
66. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
67. PELAKSANAAN donasi donasi aturan BAGI TERDAKWA DALAM investigasi PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
68. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA
69. PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
70. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi perkara Di Pengadilan Negeri Sukoharjo )
71. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR berdasarkan kitab undang-undang aturan pidana DAN UU NO.14 TAHUN 1992 wacana kemudian LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
72. ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
73. STUDI KOMPARASI sanksi PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG hukum PIDANA (KUHP) DENGAN hukum ISLAM, 08
74. PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA Tentara Nasional Indonesia ( STUDI perkara DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA )
75. PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM menilik DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG menyebabkan MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI masalah DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
76. PENEGAKAN aturan TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI bawah umur DI WILAYAH hukum POLRES METRO JAKARTA SELATAN
77. PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA pusat
78. PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA
79. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM menyelidiki DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN perihal PERMOHONAN PENGHITUNGAN kurun PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID
80. PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI kasus DI POLRESTA PURWAKARTA)
81. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)
82. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH aturan POLWIL MADURA
83. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
84. LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM investigasi PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
85. ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)
86. PENEGAKAN aturan TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA kawasan spesial YOGYAKARTA
87. PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
88. PENGATURAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM aturan aktivitas PIDANA INDONESIA
89. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI perkara WEBSITE ANSHAR.NET)
90. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG materi KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN makanan DI SEMARANG
91. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI perkara DI WILAYAH aturan POLRES NGAWI)
92. KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
93. TINJAUAN hukum PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN mobil (STUDI masalah DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA)
94. TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) berdasarkan KETENTUAN aturan ISLAM
95. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA akomodasi UMUM (Studi perkara Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)
96. ANALISIS aturan PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER
97. STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
98. TINDAKAN aparat PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA
99. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI kasus DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)
100. PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD PURWAKARTA PERIODE 2004-2009

Itulah 100 tumpuan judul skripsi aturan pidana yang sanggup saya share dalam postingan ini. InsyaAllah akan terus diupdate dengan menyajikan alternatif judul skripsi yang lebih banyak. supaya mampu memberi manfaat.

Share this post