Pengertian Partisipasi Politik menurut Para hebat

Sebagai pemaknaan dasar, pengertian partisipasi politik dapat dipahami dari kata partisipasi dan politik. Partisipasi berasal dari bahasa Latin “pars” yang berarti potongan dan “capere” yang berarti mengambil. Penggabungannya kedua kata itu bermakna mengambil pecahan. Semakna dengan makna kata tersebut dalam bahasa Inggris, participation (noun) atau participate (verb).

Sementara berdasarkan Rush dan Althoff, kata “politik” diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik insan atau proses dimana masyarakat menciptakan keputusan-keputusan atau mengembangkan kebijakan tertentu atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu. Maka partisipasi politik sanggup didefinisikan mengambil peranan atau belahan dalam acara atau kegiatan politik suatu negara.

Berikut ini kami menguraikan dua pengertian partisipasi politik berdasarkan para ahli dari aneka macam sumber: 

1. Silvia Bolgherini dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept yang diterbitkan oleh University of Chicago tahun 2010) mendefiniskan partisipasi politik sebagai " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. menurutnya, partisipasi politik yaitu segala acara yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk menghipnotis pengambilan keputusan baik pribadi maupun tidak pribadi - secara legal, konvensional, hening, atau memaksa.
2. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam buku Partisipasi Politik di Negara Berkembang terbitan Rineka Cipta, Jakarta Tahun 1990) mengemukakan pengertian partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara yang bertujuan untuk menghipnotis pengambilan keputusan politik.

Untuk memahami lingkup bahasan partisipasi politik, Huntington dan Nelson memberi batasan-batasan partisipasi politik dalam beberapa hal yaitu :

1. Partisipasi politik yang menyangkut aktivitas dan bukan sikap-sikap. aneka macam komponen subyektif dalam hal ini seperti orientasi politik yang meliputi pengetahuan politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, serta persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. perilaku dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang bekerjasama dengan bentuk tindakan politik, namun terpisah dengan tindakan politik.
2. Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik tersebut yaitu warga negara, atau lebih tepatnya, orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik seolah-olah pejabat pemerintah, pejabat partai, atau calon-calon politikus. kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (evocational) dan bersifat sekunder.
3. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mensugesti pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik. Sasarannya yaitu mengubah keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat tersebut, merubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan hukum-aturan main politiknya.
4. Partisipasi politik meliputi semua aktivitas yang mensugesti pemerintah, terlepas apakah tindakan itu berefek atau tidak, berhasil atau gagal.
5. Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom ialah aktivitas politik yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan merupakan kegiatan politik yang dilakukan atas dasar cita-cita orang lain.

Demikian pengertian partisipasi politik berdasarkan para mahir dan lima batasan partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. 

Share this post