Pengertian Komunikasi Politik

Cukup banyak pengertian komunikasi politik berdasarkan para hebat. Sehingga tidak satu pun yang berlaku universal. Pengertian komunikasi politik yang paling sederhana ialah pendapat Chaffee sebagaimana yang dikutip oleh Lynda Lee Kaid (2004) bahwa “Political communication is the role of communication in the political process” (komunikasi politik ialah kiprah komunikasi dalam proses politik).

Pengertian komunikasi politik di atas mengandung pengertian bahwa semua kegiatan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, yang berada dalam proses politik merupakan komunikasi politik. Istilah “proses politik” yang dimaksud tidak memperlihatkan pada proses politik sebagaimana yang terdapat dalam konsepsi “sistem politik,” melainkan pada semua kegiatan politik.

Berikut ini saya uraikan sejumlah pengertian komunikasi politik berdasarkan para hebat yang lain untuk lebih memperluas wawasan dalam memahami konsep komunikasi politik.

1. Komunikasi politik berdasarkan Denton dan Woodward, sebagaimana dikutip Brian McNair (2003), ialah diskusi murni mengenai alokasi sumber daya publik (pendapatan, pajak atau penghasilan), otoritas pemerintah (pihak yang diberikan kekuasaan untuk merancang, menciptakan dan menjalankan hukum dan keputusan), serta diskusi mengenai sanksi-sanksi pemerintah (penghargaan atau hukuman dari negara).
2. Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu potongan sistem politik kepada penggalan lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.
3. Menurut Richard M. Perloff (1998) komunikasi politik yaitu proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berafiliasi dengan kebijakan publik. Beberapa unsure yang terkandung dalam definisi tersebut; Pertama, Komunikasi politik sebagai suatu proses. Komunikasi politik tidak mampu terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan kompleks dan dinamis. Selain itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik menarik efek. Pemerintah mempengaruhi media dengan memperlihatkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian prosedur institusional sebagai deadline dan nilai berita. Di sisi lain media juga mampu mensugesti masyarakat, namun masyarakat juga dapat membentuk kegiatan media. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang bekerjasama dengan kebijakan publik. Komunikasi politik dalam hal ini tidak hanya concern dengan masalah pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik.
4. Pippa Norris mengemukakan, komunikasi politik merupakan sebuah proses interaktif mengenai transmisi informasi di antara para politisi, media dan publik. Proses tersebut bersifat downward dari institusi pemerintah kepada masyarakat, bersifat horizontal di antara para pemain drama politik, dan bersifat upward melalui opini publik kepada penguasa. Tiga potongan penting dalam komunikasi politik berdasarkan Norris yaitu produksi pesan, isi pesan dan imbas pesan. Proses produksi pesan yaitu bagaimana pesan dihasilkan oleh politisi seakan-akan partai atau kelompok kepentingan, kemudian ditransmisikan menggunakan saluran eksklusif (seperti iklan politik) atau terusan tidak eksklusif (seperti koran, radio dan televisi). Isi pesan meliputi jumlah dan bentuk reportase politik yang ditampilkan dalam warta di televisi, keseimbangan partisan dalam pers, ulasan mengenai kampanye dan event tertentu dalam pemilihan, reportase acara setting dalam gosip-isu politik, dan representasi kaum minoritas dalam pemberitaan media. imbas pesan menaruh perhatian pada tingkat masyarakat. informasi kuncinya terfokus pada analisis dampak potensial yang mungkin muncul di tengah masyarakat seakan-akan pada pengetahuan politik dan opini publik, perilaku politik dan nilai-nilai politik, serta pada tingkah laku politik. Metode yang digunakan umumnya dengan menggunakan survey atau studi eksperimen.
5. Komunikasi politik, sebagaimana juga dinyatakan oleh Itzhak Galnoor (1980), merupakan potongan dari infrastruktur politik, sebuah kombinasi dari interaksi sosial dimana informasi digabungkan ke dalam karya kolektif dan korelasi kekuasaan yang saling mengisi.

Komunikasi politik lebih banyak merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seolah-olah media massa, badan informasi pemerintah, atau partai politik. Namun demikian, komunikasi politik sanggup ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang, hingga ruang lingkup yang lebih luas.

Menurut Franklin B, seolah-olah dikutip Ioannis Kolovos dan Phil Harris, komunikasi politik terfokus pada analisis dari; (1) Konten politik pada media; (2) Para pemeran dan biro yang terlibat dalam memproduksi konten politik; (3) Dampak konten politik media pada audiens dan/atau pada kebijakan pembangunan; (4) Dampak sistem politik pada sistem media; dan (5) Dampak sistem media pada sistem politik.

Kraus dan Davis membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi massa dan proses pemilu, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, serta konstruksi realitas politik di tengah masyarakat. Dari keduanya terlihat bahwa cakupan yang diberikan Kraus dan Davis tampak terbatas pada pembahasan komunikasi melalui media massa atau komunikasi massa. Berbeda dengan cakupan yang dikonseptualisasikan Dan Nimmo yang tampak lebih luas.

Mengenai komunikasi politik ini, Kantaprawira memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala contoh pedoman, inspirasi atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diperlukan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau pandangan baru dan kebijakan (policy) harus ada yang mengatakan dan ada yang menerimanya, proses tersebut ialah proses komunikasi.

Lasswell, memandang bahwa orientasi komunikasi politik telah menimbulkan dua hal sangat jelas: pertama, komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses sikap yang bahu-membahu merupakan suatu serpihan. Kedua, komunikasi politik bertujuan menjangkau kurun depan dan bersifat mengantisipasi serta bekerjasama dan senantiasa memperhatikan peristiwa periode kemudian.

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik ialah upaya kelompok insan yang memiliki orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pedoman politik dan ideologi tersebut mampu diwujudkan.
Demikian sejumlah pengertian komunikasi politik berdasarkan para mahir, dengan merujuk pada sejumlah pendapat di atas, kita sanggup mengambil kesimpulan wacana pengertian komunikasi politik sesuai dengan bahasa kita masing-masing.

Share this post